Ingat Tanggal

September 2016
S S R K J S M
« Des    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
sbt2CCSBT didirikan dengan tujuan menjamin konservasi dan pemanfaatan optimum dari Southern Bluefin Tuna (SBT) atau ikan tuna sirip biru selatan. Saat ini keanggotaan CCSBT terdiri dari 6 negara (didalamnya Indonesia) dan 3 negara Cooperating Non-Member.
Satu hal yang unik dari CCSBT adalah organisasi ini tidak mempunyai konvensi area, namun mempunyai mandat global untuk mengelola SBT di seluruh perairan di dunia. Diketahui penangkapan Tuna Sirip Biru Selatan dilakukan di wilayah konvensi IOTC, WCPFC, dan ICCAT. Hal ini menjadikan kapal CCSBT di saat yang sama berhadapan dengan dua aturan RFMO, aturan CCSBT dan aturan RFMO di mana kapal itu menangkap ikan. Karena hal ini CCSBT berusaha menyelaraskan aturan dengan RFMO setempat berkaitan dengan VMS, pemindah-muatan/transhipment, bycatch, dll.
Di berbagai belahan dunia penangkapan SBT mengalami peningkatan. Banyak di antaranya di luar kendali sehingga mengakibatkan penurunan stok yang cukup tajam hingga mencapai angka 7%. Namun akhir-akhir ini usaha pemulihan mulai menampakkan  hasilnya meskipun masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan angka sasaran. Disampaikan pula bahwa usaha pemulihan tersebut adalah tata cara pengelolaan CCSBT yang merupakan peraturan yang disepakati untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan data pemantauan yang terkini. Aturan ini diadopsi tahun 2011 di Bali dengan karakteristik utama yaitu: dibuat untuk memberikan kemungkinan 70% pemulihan stok ke 20% dari stok awal biomasa pada tahun 2035; TAC dibuat setiap 3 tahun (pengecualian dimungkinkan); dan Maksimal perubahan TAC adalah 3.000 ton. Sementara itu Global TAC untuk 2015-2017 adalah sebesar 14.647 ton.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa penentuan TAC sangat penting oleh CCSBT karena sebagai tindakan utama dalam pengelolaan SBT. Jika rekomendasi tata cara pengelolaan ini dilaksanakan, ini akan bisa meningkatkan pemijahan biomassa dan meningkatkan jumlahnya. Sebagai catatan bersama bahwa hasil tangkapan SBT Indonesia telah melebihi alokasi tangkapan selama 4 tahun terakhir. Negara anggota CCSBT diwajibkan untuk membayar tangkapan yang berlebihan. Namun hal itu belum dilakukan karena beberapa peningkatan tangkapan yang telah diupayakan Indonesia sehingga peningkatan pelaporan tangkapan dari Indonesia mengalami perbaikan dan telah menunjukkan niatnya untuk memperbaiki pengelolaan SBT yang tersebut dalam RPP-TCT.

Dalam CCSBT terdapat keputusan yang mengikat bagi anggota dan CNM yaitu melalui Conservation Management Measures (CMMs). CCSBT telah meng-kategorikan CMM ke dalam 2 kelompok yaitu:

–> MCS (kapal dan izin penangkapan, CDS, pengendalian pemindah-muatan, VMS, daftar kapal IUU, pencegahan Bycatch)

–> Pengumpulan dan pelaporan data: standar pemantau ilmiah, pelaporan tangkapan bulanan, data ilmiah, dan laporan tahunan. Pencatatan kapal yang terdaftar dan berijin merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam rangka meminimalkan kegiatan IUU Fishing. Kapal perikanan yang menangkap SBT wajib terdaftar pada CCSBT dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

–> Catch Documentation Scheme (CDS) yang digunakan untuk memverifikasi jumlah SBT yang telah ditangkap, mengkonfirmasi jumlah SBT yang ditangkap negara anggota dan non-anggota, dan mencegah SBT ilegal beredar di pasar. Penerapan CDS memerlukan upaya dan kerja sama industri, pemerintah, dan sekretariat CCSBT. Seluruh tangkapan SBT harus tercatat dalam lembar CDS, kecuali tangkapan rekreasi yang tidak untuk dijual. Lembar CDS harus lengkap dengan data pendaratan, pemindah-muatan, impor, ekspor, dan re-ekspor; ditanda-tangani oleh pejabat berwenang; dan selalu beserta SBT sampai pada tempat penjualan pertama di dalam negeri. Seluruh salinan formulir dikirim ke Sekretariat CCSBT dan seluruh SBT harus memiliki nomor unik. Negara anggota, non-anggota, dan negara yang bekerja sama dilarang menerima SBT yang tidak sesuai dengan ketentuan CCSBT.

Akhirnya kita mengetahui kondisi perikanan SBT melalui CCSBT. Bahwa stok SBT diketahui menurun. Untuk mengatasi isu ini, tata cara pengelolaan sedang dijalankan adalah untuk mengembalikan dan memelihara stok SBT. Kapal perikanan harus mematuhi TAC demi suksesnya program pemulihan.  Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan (MCS) berperan penting dalam program ini. Dua hal penting dalam MCS, yaitu: pendaftaran kapal dan CDS.

Pemanfaatan SBT masih memiliki peluang walau disadari adanya keterbatasan, utamanya dari pengelolaan tingkat hulu, CMM, pengkajian stok sampai pada kepatuhan di tingkat hilir terhadap ketentuan RFMOs. Keterhubungan antara tingkat hulu dan hilir sangat menentukan diraihnya berbagai keuntungan ekonomi dari perikanan tuna secara umum, dan SBT secara khusus.

Sumber : Prosiding Bali Tuna Conference 2014.

Informasi resmi tentang CCSBT silahkan mengunjungi https://www.ccsbt.org/.

Sekilas tentang Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

Peran IOTC dalam Pengelolaan Perikanan Tuna di Samudera Hindia

IOTC adalah satu-satunya RFMO yang berbasis di Samudera Hindia dan satu-satunya RFMO yang bernaung di bawah kerangka kerja FAO PBB. Kantor pusatnya berlokasi di Victoria, Seychelles dan saat ini anggotanya berjumlah 32 anggota dan 3 Cooperating Non-Member. Sebagian besar negara penghasil tuna adalah anggota IOTC. Sekitar 80%-90% tuna ditangkap oleh negara anggota. Keputusan Komisi di IOTC diambil secara bersama-sama, bersifat mengikat, dan diterapkan di tingkat nasional oleh negara anggota.

Spesies utama yang dikelola IOTC adalah Sirip Kuning, Cakalang, Mata Besar, Albakora, dan Ikan Pedang yang jumlah tangkapannya mencapai 40%. Produksi tongkol di tingkat sub-regional mencapai 60% Indonesia tercatat sebagai anggota penuh sejak tahun 2007. Berdasarkan data IOTC, Indonesia memiliki jumlah tangkapan sekitar 1.750.000 ton, paling besar di-antara negara-negara anggota IOTC yang lain.

 

Status stock masing-masing spesies tuna yang dikelola oleh IOTC diantaranya yaitu : (i) Sirip Kuning aman, (ii) Mata Besar aman, (iii) Cakalang sangat produktif dan sehat, (iv) Albakora masih aman, namun di tahun 2015 berisiko berlebih jika jumlah tangkapan terus meningkat, (v) Ikan Pedang masih cukup aman, (vi) Striped Marlin kelebihan tangkapan dan sedang diupayakan pemulihan, (vii) Marlin Biru optimal dibawah FMSY meskipun fluktuatif, (viii) Longtail meningkat tangkapannya dan dikhawatirkan kelebihan, (ix) Kawakawa stoknya mendekati titik optimal, dan (x) Spanish Mackerel angka tangkapannya mendekati FMSY.

Terkait upaya pencegahan penangkapan yang berlebihan, IOTC telah mengeluarkan resolusi 12/11 yang mengatur kapasitas penangkapan dimana tiap negara diwajibkan membuat Fleet Development Plan. Pada tahun 2012 kapasitas armada penangkapan ikan berada di bawah nilai sasaran karena kurangnya penerapan fleets development plan (FDP). Jika seluruh anggota IOTC memenuhi nilai sasaran tersebut, di tahun 2020 kapasitas akan mencapai 250% dibandingkan dengan tahun acuan (2006-2007).  Resolusi tersebut penting untuk dilaksanakan karena: (1) sumber daya tuna merupakan sumber daya yang terbarukan tapi cenderung menurun; (2) untuk menjamin keberlanjutan usaha; (3) untuk menjamin ketahanan pangan; (4) menciptakan peluang kerja; (5) menjamin ketahanan pangan.

Penerapan resolusi IOTC harus mencakup semua intansi terkait dalam kerangka kerja hukum untuk menyediakan mekanisme yang adil bagi semua dan semua patuh pada aturan RFMO. Dalam hal ini, peranan Indonesia di IOTC perlu ditingkatkan dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan observer program, pengumpulan data statistik, pengelolaan by-catch, pelaksanaan kapasitas penangkapan, dan pelaksanaan peraturan pengendalian penangkapan (harvest control rule). Demikian juga industri berperan penting dengan mematuhi aturan atau resolusi tersebut. Keadaan ideal tersebut belum tercapai, namun ada harapan. Semakin ditunda, semakin rumit permasalahannya.

Pemanfaatan perikanan tuna di samudera Hindia masih memiliki peluang yang baik tetapi tetap membutuhkan pengelolaan yang baik. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama karena tuna bukan hanya urusan nasional, tetapi juga regional dan internasional (mhs).

Sumber : Buku Prosiding Bali Tuna Conference, 2014

Kapal Pemburu Tuna Cakalang di Bitung Sulawesi Utara

Para pemerhati ikan tuna Indonesia, hari ini saya menemukan video yang sangat baik yang di-upload oleh Humas Ditjen Perikanan Tangkap KKP. Judulnya sangat menarik yaitu “The Skipjack Tuna Hunters of Bitung North Sulawesi” atau sederhananya saya terjemahkan “Para Pemburu Tuna Cakalang di Bitung Sulawesi Utara”.

Dari video ini kita bisa mengetahui bagaimana para nelayan kita, khususnya nelayan-nelayan yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Bitung Sulut, dengan menggunakan alat tangkap pole and line bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan cakalang. Video ini menarik, dengan narator berbahasa inggris yang bisa menambah pengetahuan listening kita akan bahasa asing, kita juga bisa memahami isinya karena tersedia subtitle-nya. Good job for KKP, saya acungi jempol dah…#@! (mhs).

Berikut videonya…

Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Perikanan Tuna Nasional

Pemanfaatan ikan tuna melalui kegiatan penangkapannya dari wilayah perairan Indonesia, baik itu di perairan teritorial, ZEE bahkan di laut lepas telah berlangsung lama oleh para nelayan/kapal-kapal Indonesia. Tentunya dengan pemanfaatan tuna tersebut, Indonesia juga turut serta dalam pengelolaannya.

Terkait dengan pengelolaan perikanan tuna, kita telah mengenal bahwa sumberdaya ini merupakan salah satu komoditi perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting di dunia dan saat ini masih dimanfaatkan eksploitasinya oleh banyak negara. Kita juga mengetahui bahwa status beberapa stock spesies ikan tuna dunia diketahui telah mengalami penurunan dan overfishing sehingga melalui forum Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), banyak negara bersepakat untuk terus mengupayakan perlunya tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan ini secara berkelanjutan.  Tata kelola internasional ini diantaranya telah diatur melalui UNCLOS 1982,  CCRF 1995 dan UNIA 1995.

Sejumlah ketentuan internasional tersebut telah diadopsi oleh Indonesia sehingga memberikan peluang dan tantangan agar Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan baik di wilayah Perairan Nusantara, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) bahkan sampai peluang pemanfaatan di laut lepas.

Menyadari besarnya tantangan dalam pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol guna mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, sudah tiba waktunya bagi pemerintah pusat dan provinsi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya tuna, cakalang dan tongkol membangun kolaborasi dan sinergi yang produktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mencanangkan pelaksanaan pengelolaan tuna, cakalang dan tongkol (TCT) secara berkelanjutan. Pemerintah Pusat dan Daerah juga harus bersatu padu dan bekerjasama dengan pelaku industri penangkapan dan pengolahan tuna, cakalang dan tongkol di seluruh Indonesia.

Langkah-langkah ini semakin baik setelah Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 ini telah mengeluarkan kebijakan nasional dalam rangka melindungi kepentingan perikanan tuna, cakalang dan tongkol di Indonesia yaitu melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol di Indonesia. 

Dengan ditetapkannya kebijakan ini, untuk kebutuhan implementasi di lapangan secara nasional tentunya perlu diawali penyampaian sosialisasi ke para pemangku kepentingan perikanan tuna baik dari unsur Pemerintah (Pusat dan Daerah), asosiasi perikanan, pelaku usaha dan lain-lain (mhs).

Silahkan download via http://infohukum.kkp.go.id.

 

Kerjasama Indonesia di WCPFC untuk Pengelolaan Perikanan Tuna Berkelanjutan

WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION (WCPFC)

Apakah Anda pernah mendengar ada organisasi perikanan regional bernama WCPFC?. Jika belum, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi tentang keberadaan organisasi ini dan seberapa besar peran kerjasama Indonesia didalamnya. Semoga bermanfaat.

WCPFC merupakan salah satu dari Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin kelestarian stok sumber daya ikan beruaya jauh (Highly Migratory Fish Stocks). Yang dilakukan oleh organisasi ini adalah dengan memastikan keberlangsungan stok ikan tuna pada kawasan melalui kegiatan manajemen yang efektif, konservasi jangka panjang, dan pemanfaatan yang berkelanjutan di kawasan Samudera Pasifik Bagian Barat dan Tengah.

Terbentuknya WCPFC ini didasari atas Convention on the Conservation and Management of the Highly Migratory Fish Stocks of the Western and Central Pacific Ocean yang diadopsi pada tanggal 5 September 2000 di Honolulu USA yang kemudian Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2004. Konvensi ini merupakan pelaksanaan dari UNCLOS 1982 dan UN Fish Stocks Agreement 1995.

WCPFC berkantor pusat di Pohnpei, Federated States of Micronesia. WCPFC saat ini beranggotakan 26 negara anggota (contracting member), 7 negara participating territories, dan 8 negara contracting non-member.

Sejauh mana peran Indonesia dalam WCPFC?.  Indonesia sejak 2013 telah menjadi negara anggota pada WCPFC. Keanggotaan Indonesia pada WCPFC dilakukan melalui ratifikasi Pemerintah Indonesia atas Konvensi WCPFC dengan dilampiri dengan Pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 3 Konvensi. Sebagai negara anggota pada WCPFC, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan semua resolusi dan CMM yang telah ditetapkan oleh WCPFC. Indonesia juga berkewajiban untuk menghadiri semua sidang Komite dan Komisi yang ditetapkan oleh WCPFC.

Lebih lengkap mengenai WCPFC, Anda dapat mengunjungi website resminya melalui http://www.wcpfc.int. (mhs)

Produk Tuna Indonesia diminati konsumen Timur Tengah

 

 

Produk tuna kaleng dari Indonesia yaitu komoditas ekspor yang berasal dari Provinsi Jawa Timur mendominasi pasar Arab Saudi dan diharapkan hal dapat menyebar ke negara lainnya di kawasan Timur Tengah.

“Udang dan tuna kaleng merupakan produk dominan yang dipasarkan ke Arab Saudi, khusus tuna kaleng lebih 50 persen pasar Saudi diisi tuna kaleng asal Jawa Timur,” kata Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut Hutagalung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, Saut memaparkan bahwa produk perikanan asal Indonesia juga telah berhasil menembus salah satu hipermarket yang memiliki lebih dari 60 cabang unit di Uni Emirat Arab dan lebih dari 120 unit di beberapa negara Timur Tengah. Menurut dia, masuknya produk perikanan Indonesia ke retail modern tersebut merupakan sebuah keuntungan dan kesempatan besar dalam memasarkan produk perikanan di kawasan Timur Tengah. Sebagai informasi, sejak 2009 KKP telah menjajaki pasar Timur Tengah melalui misi dagang yang dilanjutkan pada 2010 dengan mengikuti “in-store promotion” di hipermarket tersebut. 

“Pada 2011, KKP memfasilitasi eksportir untuk turut serta di dalam pameran Dubai. Hasilnya, pada 2012 beberapa produk sudah mulai dipasarkan secara teratur,” katanya.

KKP menargetkan pada 2013 kawasan Afrika dan Timur Tengah menjadi target utama dalam memasarkan produk perikanan seperti sarden, mackerel kaleng, ikan kering, ikan asin lobster, udang, bandeng, dan tuna. Ia menyatakan, KKP terus berupaya meningkatkan jaminan kualitas mutu produk perikanan dan keamanan hasil perikanan untuk memacu ekspor produk perikanan di manca negara karena jaminan kualitas merupakan hal kunci untuk mempermudah akses pasar produk perikanan ke beragam negara tujuan ekspor. Sedangkan pada 2013, KKP akan menargetkan pengembangan dan penerapan sebanyak 160 Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor pengolahan hasil perikanan.

Dengan demikian, pada tahun depan diharapkan akan terdapat 483 produk perikanan yang berhasil mendapatkan SNI. Selain itu, KKP melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) menargetkan pada 2013 akan melakukan penguatan labotarium kesehatan ikan dan lingkungan di sentra budidaya udang, patin dan komoditas lainnya. (Antaranews)

Jenis-jenis Ikan Tuna

Ada lebih dari 48 spesies tuna. Marga Thunnus sendiri memiliki 9 spesies:

  • Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788), tuna albakora, 105 sentimeter (41 in)
  • Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)madidihang atau tuna jabrig.
  • Thunnus atlanticus (Lesson, 1831), tuna sirip hitam.
  • Thunnus maccoyii (Castelnau, 1872), tatihu.
  • Thunnus obesus (Lowe, 1839), tuna mata besar.
  • Thunnus orientalis (Temminck & Schlegel, 1844), tuna sirip biru Pasifik.
  • Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758), tuna sirip biru.
  • Thunnus tonggol (Bleeker, 1851)tongkol abu-abu.
  • Thunnus karasicus (Lesson, 1831), tuna karasik.

 

Di samping itu, masih ada beberapa anggota marga lain dari suku Scombridaeyang juga digolongkan sebagai tuna:

  • Allothunnus fallai (Serventy, 1948).
  • Auxis rochei (Risso, 1810)tongkol lisong.
  • Auxis tongolis (Bonnaterre, 1788).
  • Auxis thazard (Lacepede, 1800), tongkol krai.
  • Euthynnus affinis (Cantor, 1849)tongkol como.
  • Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810).
  • Euthynnus lineatus (Kishinouye, 1920).
  • Gymnosarda unicolor (Rüppell, 1836).
  • Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)cakalang.
  • Thunnus lineaus (Temminck & Schlegel, 1844).